1E21
22214818
BAB 5 . KEMUNGKINAN & KESENJANGAN
A.
Konsep &
Pengertian kemiskinan
kemiskinan
secara konseptual dapat dibedakan atas tiga pengertian, yaitu kemiskinan
subyektif, kemiskinan absolut dan kemiskinan relatif. Dalam pengertian
kemiskinan subyektif, setiap orang mendasarkan pemikirannya sendiri dengan
menyatakan bahwa kebutuhannya tidak terpenuhi secara cukup walaupun secara
absolut atau relatif sebenarnya orang itu tidak tergolong miskin”. Kemiskinan
subyektif terjadi karena individu menyamaratakan keinginan (wants) dengan
kebutuhan (needs). Pengertian kemiskinan absolut adalah kondisi di mana
seseorang atau keluarga memiliki pendapatan tetapi tidak mencukupi untuk
pemenuhan kebutuhan minimumnya sehari-hari secara efisien. Pengertian
kemiskinan relatif berkaitan dengan konsep relative deprivation di mana
kemampuan pemenuhan kebutuhan seseorang atau sebuah keluarga berada dalam
posisi relatif terhadap anggota masyarakat lain yang tinggal dalam satu
wilayah. Konsep ini terkait erat dengan ketimpangan pendapatan
B.
Garis Kemiskinan
Garis
kemiskinan atau batas kemiskinan adalah tingkat minimum pendapatan yang
dianggap perlu dipenuhi untuk memperoleh standar hidup yang mencukupi di suatu
negara. Dalam praktiknya, pemahaman resmi atau umum masyarakat mengenai garis
kemiskinan (dan juga definisi kemiskinan) lebih tinggi di negara maju daripada
di negara berkembang.
Hampir
setiap masyarakat memiliki rakyat yang hidup dalam kemiskinan. Garis kemiskinan
berguna sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk mengukur rakyat
miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosio-ekonomi, misalnya seperti program
peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk menanggulangi
kemiskinan.
C.
Penyebab dan
dampak kemiskinan
(a) rendahnya
kualitas angkatan kerja
(b) akses yang sulit dan terbatas
terhadap kepemilikan modal
(c) rendahnya tingkat penguasaan
teknologi
(d) penggunaan sumberdaya yang tidak
efisien,Penyebab dan dampak kemiskinan
(e) pertumbuhan
penduduk yang tinggi
D.
Pertumbuhan kesenjangan dan kemiskinan
Hubungan antara tingkat kesenjangan
pendapatan dengan pertumbuhan ekonomi dapat dijelaskan dengan Kuznet
Hypothesis. Hipotesis ini berawal dari pertumbuhan ekonomi (berasal dari
tingkat pendapatan yang rendah berasosiasi dalam suatu masyarakat agraris pada
tingkat awal) yang pada mulanya menaik pada tingkat kesenjangan pendapatan
rendah hingga pada suatu tingkat pertumbuhan tertentu selanjutnya kembali
menurun. Indikasi yang digambarkan oleh Kuznet didasarkan pada riset dengan
menggunakan data time series terhadap indikator kesenjangan Negara Inggris,
Jerman, dan Amerika Serikat.Pemikiran tentang mekanisme yang terjadi pada
phenomena “Kuznet” bermula dari transfer yang berasal dari sektor tenaga kerja
dengan produktivitas rendah (dan tingkat kesenjangan pendapatannya rendah), ke
sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (dan tingkat kesenjangan menengah).
Dengan adanya kesenjangan antar sektor maka secara subtansial dapat menaikan
kesenjangan diantara tenaga kerja yang bekerja pada masing-masing sektor
(Ferreira, 1999, 4).Versi dinamis dari Kuznet Hypothesis, menyebutkan kan bahwa
kecepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun (dasawarsa) memberikan
indikasi naiknya tingkat kesenjangan pendapatan dengan memperhatikan initial
level of income (Deininger & Squire, 1996). Periode pertumbuhan ekonomi
yang hampir merata sering berasosiasi dengan kenaikan kesenjangan pendapatan
yang menurun.
Kemiskinan
adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar
seperti makanan , pakaian , tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan.
E.
Kemiskinan Di Indonesia
-
Gambaran kekurangan materi, yang biasanya mencakup kebutuhan pangan
sehari-hari, sandang, perumahan, dan pelayanan kesehatan. Kemiskinan dalam arti
ini dipahami sebagai situasi kelangkaan barang-barang dan pelayanan dasar.
-
Gambaran tentang kebutuhan sosial,
termasuk keterkucilan sosial, ketergantungan, dan ketidakmampuan untuk
berpartisipasi dalam masyarakat. Hal ini termasuk pendidikan dan informasi.
Keterkucilan sosial biasanya dibedakan dari kemiskinan, karena hal ini mencakup
masalah-masalah politik dan moral, dan tidak dibatasi pada bidang ekonomi.
Gambaran kemiskinan jenis ini lebih mudah diatasi daripada dua gambaran yang
lainnya.
-
Gambaran tentang kurangnya
penghasilan dan kekayaan yang memadai. Makna "memadai" di sini sangat
berbeda-beda melintasi bagian-bagian politik dan ekonomi di seluruh dunia.
Gambaran tentang ini dapat diatasi dengan mencari objek penghasilan di luar
profesi secara halal. Perkecualian apabila institusi tempatnya bekerja melarang.
F.
Faktor penyebab kemiskinan
-
penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat
dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh dari perilaku dan
pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.
-
penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan
keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang
tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
-
penyebab sub-budaya (subcultural), yang menghubungkan kemiskinan dengan
kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar.
Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah
contohnya.
-
penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang
lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain
lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain.
Contoh lainnya adalah perbudakan.
-
penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan
hasil dari struktur sosial.
G.
Kebijakan anti kemiskinan
Dan uraian di atas mengenai faktor-faktor yang
berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, jenis pemerintah bersama-sama dengan
pihak swasta (dunia usaha dan masyarakat) mempunyai peranan besar dalam usaha
menghilangkan/mengurangi kemiskinan di tanah air. Untuk maksud ini diperlukan
suatu strategi dan bentuk intervensi yang tepat, dalam arti cost
effectiveness-nya tinggi.
Ada tiga pilar utama strategi pengurangan anti kemiskinan, yakni sebagai berikut :
1. Pertumbuhan
ekonomi yang berkelanjutan dan yang prokemiskinan.
2.
Pemerintahan yang baik (good governance)
3. Pembangunan
sosial
CONTOH
SOAL
1. Dalam
pilar kemiskinan good governace disebut juga...
A.Pemerintah yang baik*
B.Pemerintah yang cukup
C.Pemerintah yang buruk
D.Pemerintah yang tidak moral
2. Memberikan
alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial disebut...
A.Penyebab
Individual
B.Penyebab Struktural*
C.Penyebab Keluarga
D.Penyebab Sub-Budaya
3. keadaan dimana terjadi ketidakmampuan
untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan
, pakaian , tempat berlindung,
pendidikan, dan kesehatan pengertian dari...
A. Kehartaan
B.Kekayaan
C.Kemiskinan*
D.Ketakwaan
4. rendahnya kualitas angkatan
kerja,akses yang sulit dan terbatas terhadap kepemilikan modal suatu contoh
dari...
A.Faktor Kemajuan Kemiskinan
B.Faktor Penyebab Kemiskinan
C.Faktor Kekuraran
D.Faktor dan penyebab kemiskinan*
5. kemiskinan secara konseptual dapat
dibedakan atas tiga pengertian, yaitu...
A.Objektif
B.Intelektual
C. subyektif,absolut
dan relatif*
D.Normal
BAB. 6 PEMBANGUNAN EKONOMI DAERAH DAN OTONOMI DAERAH
A.
UUD otonomi Daerah
UU Otonomi DaerahUU otonomi daerah di Indonesia merupakan
dasar hukum pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia.UU otonomi daerah di
Indonesia merupakan payung hukum terhadap seluruh peraturan perundang-undangan
yang mengatur mengenai pelaksanaan otonomi daerah di bawah UU otonomi daerah
UU otonomi daerah itu sendiri merupakan implementasi dari
ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang
menyebutkan otonomi daerah sebagai bagian dari sistem tata negara Indonesia dan
pelaksanaan pemerintahan di Indonesia. Ketentuan mengenai pelaksanaan otonomi
daerah di Indonesia tercantum dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945
yang menyebutkan bahwa:
“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan
tugas pembantuan”.
Selanjutnya Undang-Undang Dasar 1945 memerintahkan
pembentukan UU Otonomi Daerah untuk mengatur mengenai susunan dan tata cara
penyelenggaraan pemerintahan daerah, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang
Dasar 1945 Pasal 18 ayat (7), bahwa:
“Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan
daerah diatur dalam undang-undang”.
Ketentuan tersebut diatas menjadi payung hukum bagi
pembentukan UU otonomi daerah di Indonesia, sementara UU otonomi daerah menjadi
dasar bagi pembentukan peraturan lain yang tingkatannya berada di bawah
undang-undang menurut hirarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di
Indonesia.
Otonomi daerah di Indonesia dilaksanakan segera setelah
gerakan reformasi 1998. Tepatnya pada tahun 1999 UU otonomi daerah mulai
diberlakukan. Pada tahap awal pelaksanaannya, otonomi daerah di Indonesia mulai
diberlakukan berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah. Setelah diberlakukannya UU ini, terjadi perubahan yang besar terhadap
struktur dan tata laksana pemerintahan di daerah-daerah di Indonesia.
B.
Perubahan Penerimaan Daerah &
Peranan Pendapatan Asli daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup
signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas
pemerintahan dan program-program pembangunan. Dana untuk pembiayaan pembangunan
daerah terutama digali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan
kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah
dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin didalam membelanjai
urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana potensial
yang ada di derah. Sumber penerimaan (PAD) yang dimaksud adalah pajak daerah,
retribusi daerah,
bagian laba BUMD, penerimaan dari dinas-dinas dan
penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi hasil bukan pajak, sumbangan
dan bantuan baik pemerintah pusat maupun dari pemerintah Provinsi sebagai
atasannya serta penerimaan pembangunan berupa pinjaman. Kontribusi Pendapatan
Asli Daerah terhadap pembangunan Pemerintah Kabupaten Kepulauan sula dalam
kurun waktu Tahun Anggaran (TA) 2009 – 2011 cukup signifikan dengan rata-rata
kontribusi sebesar 80% per tahun. Kontribusi penerimaan (PAD) terhadap
Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sula tercermin dalam APBD-nya, dikaitkan
dengan kemampuannya untuk melaksanakan otonomi daerah terlihat cukup baik.
Untuk meningkatkan kontribusi penerimaan PAD dan sekaligus memperbesar
kontribusinya terhadap APBD Pemerintah Kabupaten
Kepulauan Sula, maka Pemda perlu melakukan beberapa langkah di antaranya
peningkatan pemungutan pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba BUMD,
penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lain-lain, juga penerimaan dari bagi
hasil bukan pajak yang sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada
C.Pembangunan Perekonomian
Regional
Kebijakan Pembangunan merupakan keputusan publik yang di
perlukan di tingkat nasional maupun wilayah sehingga dapat di wujudkan suatu
kondisi sosial yang diharapkan akan dapat mendorong proses pembangunan ke arah
yang di inginkan masyarakat, baik pada saat sekarang maupun untuk periode
tertentu di masa yang akan datang. Sasaran Akhir dari kebijakan pembangunan
tersebut adalah untuk dapat mendorong dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
kesejahteraan sosial secara menyeluruh sesuai dengan keinginan dan aspirasi
yang berkembang dalam masyarakat.
Kebijakan pada tingkat wilayah diperlukan karena kondisi
permasalahan dan potensi pembangunan yang dimiliki suatu wilayah umumnya
berbeda satu sama lainnya sehingga kebijakan yang diperlukan tidak sama. Misalnya
wilayah pantai yang masyarakatnya umumnya para nelayan akan memerlukan
kebijakan pembangunan yang berbeda dengan masyarakat daerah dataran tinggi yang
banyak begerak dalam usaha perkebunan, ataupun daerah perkotaan yang banyak
bergerak pada sektor perdagangan jasa dan industri yang berbeda dengan daerah
kabupaten yang didominasi oleh sektor pertanian.
Kebijakan pada tingkat nasional yang diberlakukan secara
umum pada seluruh wilayah tidak akan sesuai untuk memecahkan masalah
pembangunan pada masing-masing daerah karena setiap daerah memiliki kondisi
daerah tersebut mempengaruhi kondisi pembangunan. Oleh karena itu untuk
memaksimalkan proses pembangunan daerah, maka kebijakan pembangunan wilayah
yang saling terkait perlu di tetapkan untuk masing-masing daerah agar terdapat
sinergi dalam proses pembangunan wilayah.
D. Faktor-faktor
Penyebab ketimpangan
1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
1. Perbedaan kandungan sumber daya alam
Perbedaan kandungan sumber daya alam akan mempengaruhi
kegiatan produksi pada daerah bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya
alam cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya
relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber
daya alam lebih rendah. Kondisi ini mendorong pertumbuhan ekonomi daerah
bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah lain yang mempunyai
kandungan sumber daya alam lebih kecil hanya akan dapat memproduksi
barang-barang dengan biaya produksi lebih tinggi sehingga daya saingnya menjadi
lemah. Kondisi tersebut menyebabkan daerah bersangkutan cenderung mempunyai
pertumbuhan ekonomi yang lebih lambat.
2. Perbedaan
kondisi demografis
Perbedaan kondisi demografis meliputi perbedaan tingkat
pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan
kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan dan perbedaan dalam tingkah laku
dan kebiasaan serta etos kerja yang dimiliki masyarakat daerah bersangkutan.
Kondisi demografis akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat
setempat. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai
produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong
peningkatan investasi yang selanjutnya akan meningkatkan penyediaan lapangan
kerja dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.
3. Kurang lancarnya
mobilitas barang dan jasa
Mobilitas barang dan jasa meliputi kegiatan perdagangan
antar daerah dan migrasi baik yang disponsori pemerintah (transmigrasi) atau
migrasi spontan. Alasannya adalah apabila mobilitas kurang lancar maka
kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat di jual ke daerah lain yang
membutuhkan. Akibatnya adalah ketimpangan pembangunan antar wilayah akan
cenderung tinggi, sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses
pembangunannya.
4. Konsentrasi
kegiatan ekonomi wilayah
Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada suatu
daerah dimana konsentrasi kegiatan ekonominya cukup besar. Kondisi inilah yang
selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan
penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat.
5. Alokasi dana
pembangunan antar wilayah
Alokasi dana ini bisa berasal dari pemerintah maupun
swasta. Pada sistem pemerintahan otonomi maka dana pemerintah akan lebih banyak
dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan
cenderung lebih rendah. Untuk investasi swasta lebih banyak ditentukan oleh
kekuatan pasar. Dimana keuntungan lokasi yang dimiliki oleh suatu daerah
merupakan kekuatan yang berperan banyak dalam menark investasi swasta.
Keuntungan lokasi ditentukan oleh biaya transpor baik bahan baku dan hasil
produksi yang harus dikeluarkan pengusaha, perbedaan upah buruh, konsentrasi
pasar, tingkat persaingan usaha dan sewa tanah. Oleh karena itu investai akan
cenderung lebih banyak di daerah perkotaan dibandingkan dengan daerah pedesaan.
E.Pembangunan Indonesia Bagian
Timur
Indonesia bagian timur harus dibangun, harus dikembangkan
terus, untuk memperkuat perekonomian di Indonesia, koridor ekonomi di Sulawesi,
Bali, Nusa Tenggara, Papua, dan Kepulauan Maluku, masih mencatat angka buruk di
semua indikator kesejahteraan penduduk, kemiskinan, dan gizi buruk,” katanya
dalam Seminar ‘Indonesia Tanpa Kemiskinan’, di FEUI, Kampus Depok, Selasa
(31/5/2011).
Padahal, kata Emil, Papua dan Maluku dapat diandalkan
sebagai pusat perikanan dan energi. Namun, ia menyarankan tetap harus
memperkuat kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Ilmu Pengetahuan Teknologi
(IPTEK).
“Tak hanya itu, tapi ada juga pengembangan potensi
ekonomi melalui koridor ekonomi, serta harus membangun infrastruktur untuk
meningkatkan konektivitas, serta listrik, energi, dan sarana air bersih,”
tegasnya.
Pengembangan wilayah bagian timur Indonesia juga bisa
ditingkatkan melalui bidang pendidikan dan kesehatan. Serta merangsang pihak
perbankan untuk mengucurkan kredit pembangunan di sana.
F. Teori Dan Analisis Pembangunan
Ekonomi Daerah
Perbedaan karakteristik wilayah berarti perbedaan potensi
yang dimiliki, sehingga membutuhkan perbedaan kebijakan untuk setiap wilayah.
Untuk menunjukkan adanya perbedaan potensi ini maka dibentuklah zona-zona
pengembangan ekonomi wilayah.
Zona Pengembangan Ekonomi Daerah adalah pendekatan
pengembangan ekonomi daerah dengan membagi habis wilayah sebuah daerah
berdasarkan potensi unggulan yang dimiliki, dalam satu daerah dapat terdiri
dari dua atau lebih zona dan sebuah zona dapat terdiri dari dua atau lebih
cluster. Setiap zona diberi nama sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki,
demikian pula pemberian nama untuk setiap cluster, misalnya : Zona Pengembangan
Sektor Pertanian yang terdiri dari Cluster Bawang Merah, Cluster Semangka,
Cluster Kacang Tanah, dst.
Zona pengembangan ekonomi daerah (ZPED) adalah salah satu
solusi yang dapat diterapkan untuk membangun ekonomi suatu daerah untuk
mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa depan. Pola pembangunan ekonomi
dengan pendekatan Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED), bertujuan:
1. Membangun setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi
keunggulan kompetitifnya/kompetensi intinya.
2. Menciptakan proses pembangunan ekonomi lebih terstruktur,
terarah dan berkesinambungan.
3. Memberikan peluang pengembangan wilayah kecamatan dan
desa sebagai pusat-pusat pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal ini sejalan dengan strategi pembangunan yang umumnya
dikembangkan oleh para ahli ekonomi regional dewasa ini. Para ahli sangat
concern dengan ide pengembangan ekonomi yang bersifat lokal, sehingga lahirlah
berbagai Strategi Pembangunan Ekonomi Lokal (Local Economic Development/LED).
Strategi ini terangkum dalam berbagai teori dan analisis
yang terkait dengan pembangunan ekonomi lokal. Salah satu analisis yang relevan
dengan strategi ini adalah Model Pembangunan Tak Seimbang, yang dikemukakan
oleh Hirscman :
“Jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi
antara dua priode waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan
ekonomi mengalami perkembangan dengan laju yang berbeda, yang berarti pula
bahwa pembangunan berjalan dengan baik walaupun sektor berkembang dengan tidak
seimbang. Perkembangan sektor pemimpin (leading sector) akan merangsang perkembangan
sektor lainnya. Begitu pula perkembangan di suatu industri tertentu akan
merangsang perkembangan industri-industri lain yang terkait dengan industri
yang mengalami perkembangan tersebut”.
Model pembangunan tak seimbang menolak pemberlakuan sama
pada setiap sektor yang mendukung perkembangan ekonomi suatu wilayah. Model
pembangunan ini mengharuskan adanya konsentrasi pembangunan pada sektor yang
menjadi unggulan (leading sector) sehingga pada akhirnya akan merangsang
perkembangan sektor lainnya.
Terdapat pula analisis kompetensi inti (core competiton).
Kompetensi inti dapat berupa produk barang atau jasa yang andalan bagi suatu
zona/kluster untuk membangun perekonomiannya.
CONTOH
SOAL :
1.
(ZPED) Kepanjangan dari ...
A.
Zona pengembangan ekonomi daerah*
B.
Zona pengembangan ekonomi dasar
C.
Zona pembuatan ekonomi daerah
D.
Zona pengembangan ekonomi daerah Pusat
2.
“Jika kita mengamati proses pembangunan yang terjadi antara dua priode
waktu tertentu akan tampak bahwa berbagai sektor kegiatan ekonomi mengalami perkembangan
dengan laju yang berbeda” Pembangunan yangdi kemukakan oleh...
A.
Adam Smith
B.
RedolffAlbert
C.
Hirscman*
D.
Pitako Ramos
3.
“Pemerintahan daerah propinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas
pembantuan”. Isi dari pasar dari ...
A.
Pasal 11 ayat2
B.
pasal 18 ayat (2)*
C.
Pasal 17 ayat 2
D.
Pasal 4 ayat 4
4.
Setiap zona diberi nama sesuai dengan potensi unggulan yang dimiliki,
demikian pula pemberian nama untuk setiap cluster, misalnya..
A.
Zona Pengembangan Sektor Pertanian yang terdiri dari Cluster Bawang Merah
B.
Cluster Semangka,
C.
Cluster Kacang Tanah
D.
Semua Benar*
5.
Zona Pengembangan Ekonomi Daerah (ZPED), bertujuan untuk...
A.
Membangun setiap wilayah sesuai potensi yang menjadi keunggulan
kompetitifnya*
B.
Membangun hanya sebagian Wilayah
C.
Membyat wilayah tanpa potensi
D.
Hanya memikirkan keunggulan semata
BAB.7 FAKTOR
PERTANIAN
A.Sektor Pertanian Di Indonesia
Kurang lebih 18% dari penduduk di Indonesia bekerja di
sektor pertanian, sebagian besar dalam skala sangat kecil. Oleh karena 2/3 dari
penduduk miskin di negara ini bekerja di sektor pertanian, maka kemajuan di
sektor pertanian berpengaruh pada bangkitnya industri yang berhubungan dan pada
akhirnya bermanfaat bagi pengurangan kemiskinan.
Setelah Indonesia berhasil mencapai swa sembada pangan
pada tahun 1984, tidak ada kemajuan ekonomi yang berarti sampai tahun 1997,
peningkatan produksi juga terutama dititikberatkan pada pangan selain beras.
Setelah krisis yang melanda Asia pada tahun 1998, harga pupuk dan obat-obatan
pertanian melonjak tinggi, ditambah lagi dengan paceklik dan bencana alam, dan
lain-lain sangat mempengaruhi produktifitas beras. Sampai saat sekarangpun
stabilitas pengadaan beras masih bermasalah, maka akhir-akhir ini timbul
kembali kesadaran terhadap pentingnya menjaga produktifitas beras.
[Irigasi di pulau Sumbawa propinsi Nusa Tenggara Barat]
Irigasi di pulau Sumbawa propinsi Nusa Tenggara Barat
Jepang, melalui berbagai macam skemanya telah memberikan
bantuan terhadap kemajuan di sektor pertanian di Indonesia seperti pembenahan
fondasi produksi pertanian, tehnik produksi pertanian, strategi pertanian,
penelitian dan pengembangan, dan lain-lain. Oleh karena di Indonesia terdapat
musim hujan dan kemarau, maka ketersediaan air selama setahun menjadi hal yang
krusial, pembenahan sistim irigasi yang merupakan fondasi produksi pertanian,
berpengaruh besar terhadap naiknya produktifitas pertanian.
dengan proyek kanalisasi sungai Ular di propinsi Sumatera
Utara(1971), berikutnya proyek Wai Jepara di propinsi Lampung (1973), proyek
sejenis ini banyak dilakukan di pulau Jawa dan Sumatera. Memasuki era tahun
1980, dilaksanakan proyek irigasi di Riau Kanan, propinsi Kalimantan Selatan
(1984), proyek irigasi Langkeme di propinsi Sulawesi Selatan(1985)dilanjutkan
dengan proyek control irigasi skala kecil di propinsi Nusa Tenggara Timur
(1989), dan lain-lain.
B.Nilai Tukar Petani
Perbandingan antara indeks harga yang diterima petani
(It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib) yang dinyatakan dalam
persentase. Secara konsep NTP menyatakan tingkat kemampuan tukar atas
barang-barang (produk) yang dihasilkan petani di pedesaan terhadap barang/jasa
yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga dan keperluan dalam proses produksi
pertanian.
Kegunaan :
- Untuk mengukur kemampuan tukar (term of trade)produk
yang dijual petani dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan
konsumsi rumah tangga
- Untuk memperoleh
gambaran tentang perkembangan tingkat pendapatan petani dari waktu ke waktu
yang dapat dipakai sebagai dasar kebijakan untuk memperbaiki tingkat
kesejahteraan petani. Selain itu menunjukkan tingkat daya saing (competiveness)
produk pertanian dibandingkan dengan produk lain.
C.Investasi Di sektor Pertanian
Sektor pertanian merupakan sektor yang sangat penting
dalam perekonomian di Indonesia. Sampai tahun 1991 sektor pertanian menyumbang
17,66 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap 49,24
persen tenaga kerja nasional. Di samping itu sektor pertanian juga menyangga kehidupan
sekitar 77,74 persen penduduk Indonesia yang tinggal di pedesaan, serta
merupakan pendukung utama sektor agroindustri dalam mendorong/memacu
pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat pentingnya peranan sektor pertanian
dalam perekonomian Indanesia, maka pengembangan sektor i n i perlu terus
ditingkatkan. Namun mefihat lemahnya daya saing sektor ini daXam menyerap
investasi maka peranan pemerintah dalam pengembangan sektor ini perlu lebih
ditingkatkan lagi agar laju pertumbuhan sektor ini tidak tertinggal jauh dengan
sektor lainnya. Pada prinsipnya, .suatu kebfjaksanaan investasi dalam
pengembangan suatu sektor seperti pertanian perlu dilandasi oleh pengetahuan
tentang keterkaitan antar sektar dalam perekonomian secara keseluruhan.
Pernusatan investasi bagi pengembangan sektor pertanian tertentu seharusnia
didasari pada sektor-sektor yang kaitan intersektoralnya sangat kuat. Sektor
yang dikembangkan hams rnampu mendorong pertumbufian sektor lainnya melalui
keterkaitan baik dari segi input maupun outputnya.
D.Keterkaitan Pertanian Dengan
Industri
Di banyak negara, sektor pertanian yang berhasil
merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Pada tahap
pertama pembangunan dititikberatkan pada pembangunan sektor pertanian dan
industri penghasil sarana produksi pertanian. Pada tahap kedua, pembangunan
dititikberatkan pada industri pengolahan penunjang sektor pertanian
(agroindustri) yang selanjutnya secara bertahap dialihkan pada pembangunan
industri mesin dan logam. Rancangan pembangunan seperti demikian diharapkan
dapat membentuk struktur perekonomian Indonesia yang serasi dan seimbang,
tangguh menghadapi gejolak internal dan eksternal.
Bahwa perkembangan perekonomian Indonesia dalam sector
pertanian maupun sector industri mengalami peningkatan maupun penurunan dalam
tahun 1986-2011. Kedua sector tersebut saling berkaitan dalam perkembangan
perekonomian Indonesia, karena sector
pertanian menunjang sector industry dan sebaliknya.
Dalam
pelaksanaannya, pengembangan sektor industri akan dilakukan secara sinergi dan
terintegrasi dengan pengembangan sektor-sektor ekonomi lain seperti pertanian,
pertambangan, kehutanan, kelautan, perdagangan, pendidikan, riset dan teknologi
dan sebagainya. Konsep daya saing internasional merupakan kata kunci dalam
pembangunan sektor industri, oleh karenanya selain sinergi sektoral maka
sinergi dengan seluruh pelaku usaha serta seluruh pemerintah daerah merupakan
hal yang sangat penting. Untuk itu, dukungan aspek kelembagaan yang mengatur
tugas dan fungsi pembangunan dan dukungan terhadap sektor industri baik secara
sektoral maupun antara pusat dan daerah secara nasional akan menentukan
keberhasilan pembangunan sektor industri yang di cita-citakan.
CONTOH
SOAL :
1.
Untuk mengukur kemampuan tukar (term of trade)produk yang dijual petani
dengan produk yang dibutuhkan petani dalam berproduksi dan konsumsi rumah
tangga. Salah satu kegunaan dari...
A.
Nilai Tukar Masyarakat
B.
Nilai Tukar petani*
C.
Nilai Persekutuan Petani
D.
Nilai Dagang indonesia
2.
Berapa persen kisaran sebagian besar
dalam skala sangat kecil...
A.
10%
B.
18%*
C.
20%
D.
40%
3.
Pada tahun berapa proyek Wai Jepara di propinsi Lampung
A.
(1973)*
B.
(1988)
C.
(1976)
D.
(1921)
4.
Pada tahun 1985 proyek apa yang di lakukan...
A.
Proyek Militer
B.
Proyek Pertanian
C.
proyek irigasi Langkeme di propinsi Sulawesi selatan*
D.
Proyek pertanian timor leste
5.
tingkat kemampuan tukar atas barang-barang (produk) yang dihasilkan petani
di pedesaan terhadap barang/jasa yang dibutuhkan untuk konsumsi rumah tangga
dan keperluan dalam proses produksi pertanian.. konsep dari...
A.
NTP*
B.
GDP
C.
SAP
D.
PDB
BAB . 8 INDUSTRIALISASI DI INDONESIA
A.Konsep Industrialisasi di
Indonesia
Industri adalah bidang matapencaharian yang menggunakan
ketrampilan dan ketekunan kerja (bahasa Inggris: industrious) dan penggunaan
alat-alat di bidang pengolahan hasil-hasil bumi dan distribusinya sebagai
dasarnya. Maka industri umumnya dikenal sebagai mata rantai selanjutnya dari
usaha-usaha mencukupi kebutuhan (ekonomi) yang berhubungan dengan bumi, yaitu
sesudah pertanian, perkebunan dan pertambangan yang berhubungan erat dengan
tanah. Kedudukan industri semakin jauh dari tanah, yang merupakan basis
ekonomi, budaya dan politik.
Awal konsep industrialisasi
revolusi industry abad 18 di Inggris adalah dalam pemintalan dan produksi kapas
yang menciptakan spesialisasi produksi.selanjutnya penemuan baru pada
pengolahan besi dan mesin uap sehingga mendorong inovasi baja,dan begitu
seterusnya,inovasi-inovasi bar uterus bermunculan.industri merupakan salah satu
strategi jangka panjang untuk menjamin pertumbuhan ekonomi.
Tujuan industrialisasi itu sendiri adalah untuk memajukan
sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap Negara,dengan didukung oleh sumber
daya manusia yang berkualitas,dengan industrialisasi ini maka,Negara
berkembanga yang mampu memanfaatkannya dengan baik,maka akan meningkatkan
pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.
B.Faktor Pendorong Industriliasi
Faktor-faktor pendorong
industrialisasi itu sendiri adalah :
a.kemampuan teknologi dan inovasi
b.laju pertumbuhan pendapatan nasional per-kapita
c.kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri
d.besar pangsa pasar DN yang ditentukan tingkat
pendapatan dan jumlah penduduk
e.ciri industrialisasi yaitu cara pelaksanaan
industrialisasi seperti tahap implementasi
f.keberasaan SDA(sumber daya alam)
g.kebijakan atau strategi pemerintah
C.Perkembangan Sektor Industri
manufaktur Nasional
Perkembangan industry manufaktur
disetiap Negara juga dapat digunakan untuk melihat perkembangan industry Negara
itu secara nasional,sejak krisis ekonomi dunia pada tahun 1998 dan perontokan
perekonomian nasional ,perkembangan industry di Indonesiasecara nasional belum
memperlihatkan perkembangan yang memuaskan.bahkan perkembangan industry
nasional ,khususnya industry manufaktur ,lebih sering merosot perkembangannya
dibandingkan dengan grafik peningkatannya
Sebuah hasil riset yang dilakukan pada tahun 2006,oleh
sebuah lembaga internasional terhadap prospek industry manufaktur di berbagai
Negara melihatkan hadil yang cukup memprihatinkan.dari 60 negara yang menjadi
obyek penelitian,posisi industry manufaktur Indonesia berada diposisi terbawah
bersama beberapa Negara asia seperti Vietnam,riset yang meneliti aspek daya
saing produk industry manufaktur Indonesia dipasar global,menempatkan pada
posisi terendah.
D.Permasalahan Industrililasi
Kendala bagi pertumbuhan industri
di dalam negeri adalah ketergantungan terhadap bahan baku serta komponen impor.
Mesin-mesin produksi yang sudah tua juga menjadi hambatan bagi peningkatan
produktivitas dan efisiensi.
Permasalahan-permasalahan tersebut telah menurunkan daya
saing industri dalam negeri. Kementerian Perindustrian telah
mengidentifikasinya. Responsnya adalah dibuat Program Peningkatan Penggunaan
Produk Dalam Negeri.
Namun, fakta di lapangan jauh dari harapan. Regulasi
pemerintah pusat tak seiring dengan regulasi pemerintah daerah. Bahkan, di
antara kementerian teknis bukan kebijakan sendiri-sendiri.Tahun 2010-2014,
Kementerian Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri nonmigas 8,95 persen
dan kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto 24,67 persen.
Ditargetkan total investasi 2010-2014 mencapai Rp 735,9 triliun.
Untuk mencapai target itu, Kementerian Perindustrian
membuat kerangka pembangunan industri nasional. Kerangka itu yang akan menjadi
acuan untuk membangkitkan industri agar siap menghadapi perdagangan bebas dan
ASEAN Economic Community.
Agar siap menghadapi itu semua,
menurut Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anton Supit, peningkatan
daya saing menjadi kunci utama. Leadership, mulai dari presiden hingga pejabat
pemerintah lainnya, yang mau mengenakan produk dalam negeri juga tidak boleh
diabaikan.
E.Strategi Pembangunan Sektor
Industri
Tujuan pembangunan industri nasional
baik jangka menengah maupun jangka panjang ditujukan untuk
mengatasipermasalahan dan kelemahan baik di sektor industri maupun untuk
mengatasi permasalahan secara nasional, yaitu:
(1)Meningkatkan
penyerapan tenaga kerja industri;
(2)
Meningkatkan ekspor Indonesia dan pember-dayaan pasar dalam negeri;
(3)
Memberikan sumbangan pertumbuhan yang berarti bagi perekonomian;
(4)
Mendukung perkembangan sector infrastruktur;
(5)
Meningkatkan kemampuan teknologi;
(6)
Meningkatkan pendalaman struktur industri dan diversifikasi produk
(7)
Meningkatkan penyebaran industri.
Bertitik
tolak dari hal-hal tersebut dan untuk menjawab tantangan di atas maka kebijakan
dalam pembangunan industrimanufaktur diarahkan untuk menjawab tantangan
globalisasi ekonomi dunia serta mampu mengantisipasi.perkembangan perubahan
lingkungan yang sangat cepat. Persaingan internasional merupakan suatu
perspektif baru
bagi
semua negara berkembang, termasuk Indonesia, sehingga fokus dari strategi
pembangunan industri di masa depan adalah membangun daya saing industri
manufaktur yang berkelanjutan di pasar internasional. Untuk itu, strategi
pembangunan industri manufaktur ke depan dengan memperhatikan kecenderungan
pemikiran terbaru yang berkembang saat ini, adalah melalui pendekatan klaster
dalam rangka membangun daya saing industri yang kolektif.
Industri
manufaktur masa depan adalah industri-industri yang mempunyai daya saing
tinggi, yang didasarkan tidak hanya kepada besarnya potensi Indonesia
(comparative advantage), seperti luas bentang wilayah, besarnya jumlah penduduk
serta ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga berdasarkan kemampuan atau
daya kreasi dan keterampilan serta profesionalisme sumber daya manusia
Indonesia (competitive advantage).
Bangun
susun sektor industri yang diharapkan harus mampu menjadi motor penggerak utama
perekonomian nasional dan menjadi tulang punggung ketahanan perekonomian
nasional di masa yang akan datang. Sektor industri prioritas tersebut dipilih
berdasarkan keterkaitan dan kedalaman struktur yang kuat serta memiliki daya
saing yang berkelanjutan serta tangguh di pasar internasional.
Pembangunan
industri tersebut diarahkan pada penguatan daya saing, pendalaman rantai
pengolahan di dalam negeri serta dengan mendorong tumbuhnya pola jejaring
(networking) industri dalam format klaster yang sesuai baik pada kelompok
industri prioritas masa depan, yaitu: industri agro, industri alat angkut,
industri telematika, maupun penguatan basis industri manufaktur, serta industri
kecil-menengah tertentu.
Dengan
memperhatikan permasalahan yang bersifat nasional baik di tingkat pusat maupun
daerah dalam rangka peningkatan daya saing, maka pembangunan industri nasional
yang sinergi dengan pembangunan daerah diarahkan melalui dua pendekatan.
Pertama, pendekatan top-down yaitu pembangunan industri yang direncanakan (by
design) dengan memperhatikan prioritas yang ditentukan secara nasional dan
diikuti oleh partisipasi daerah. Kedua, pendekatan bottom-up yaitu melalui
penetapan kompetensi inti yang merupakan keunggulan daerah sehingga memiliki
daya saing. Dalam pendekatan ini Departemen Perindustrian akan berpartisipasi
secara aktif dalam membangun dan mengembangkan kompetensi inti daerah tersebut.
Hal ini sekaligus merupakan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat di
daerah, yang pada gilirannya dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan
pengangguran
CONTOH
SOAL
1.
Tujuan pembangunan industri nasional baik jangka menengah maupun jangka
panjang ditujukan untuk...
A.
mengatasipermasalahan
B.
kelemahan baik di sektor industri maupun
C.
mengatasi permasalahan secara nasional
D.
Semua Benar*
2.
Berapa persen Perindustrian menargetkan pertumbuhan industri nonmigas ...
A.
234,5 %
B.
459,7%
C.
8,95% *
D.
100*
3.
Berapa hasil target dan hasil persen kontribusi industri pengolahan
terhadap produk domestik bruto...
A.
24,67 % Ditargetkan total investasi 2010-2014 mencapai Rp 735,9 triliun.*
B.
24,67 % Ditargetkan total investasi 2010-2014 mencapai Rp 735,8 triliun
C.
24,67 % Ditargetkan total investasi 2010-2014 mencapai Rp 735,7 triliun
D.
24,67 % Ditargetkan total investasi 2010-2014 mencapai Rp 735,6 triliun
4.
Faktor-faktor pendorong industrialisasi itu sendiri adalah...
A.
kemampuan teknologi dan inovasi
B.
laju pertumbuhan pendapatan nasional per-kapita
C.
kondisi dan struktur awal ekonomi dalam negeri
D.
Semua Benar*
5.
untuk memajukan sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap Negara,dengan
didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas,dengan industrialisasi ini
maka,Negara berkembanga yang mampu memanfaatkannya dengan baik,maka akan
meningkatkan pertumbuhan ekonomi Negara tersebut. Isi dari...
A.
Tujuan industrialisasi*
B.
Makna Industri
C.
Sistem Industri
D.
Semua benar*
Sumber
:
http://jabbarspace.blogspot.com/2011/05/pembangunan-ekonomi-daerah-dan-otonomi.html
https://www.google.co.id/?gws_rd=cr,ssl&ei=nfkyVYGrA9G3uQTk9IHACA#q=Nilai+Tukar+Petani
http://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=64
http://www.koran-sindo.com/read/947091/150/investasi-di-sektor-pertanian-melambat-1420599429
http://metabinasabila-meta.blogspot.com/2012/03/perekonomian-indonesia-perkembangan.html
http://www.setneg.go.id/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=215
http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2010/12/28/11002592/Industri.Hambatannya.Masih.Sama
http://www.datacon.co.id/Outlook-2010Industri1.html
